“Jangan sampai masyarakat sudah diinformasikan, tapi pada akhirnya tidak bisa direalisasikan,” ujar Uwais.

PKBJakartaID | Jakarta, 17 Maret 2025 ~ Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Dinas Pendidikan pada Senin (17/3).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi E dari Fraksi PKB DPRD Jakarta, Uwais El Qoroni, menyoroti sejumlah persoalan pendidikan, terutama akses pendidikan inklusif dan pembangunan sekolah di wilayah padat penduduk.

Sekolah Gratis Jangan Sekadar Wacana

Salah satu perhatian Uwais adalah rencana uji coba program sekolah gratis di 40 sekolah swasta pada 2025. Ia menegaskan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi sekadar janji tanpa realisasi.

“Jangan sampai masyarakat sudah diinformasikan, tapi pada akhirnya tidak bisa direalisasikan,” ujar Uwais.

Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam renovasi sekolah serta peningkatan sarana prasarana, termasuk perbaikan kantin sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurutnya, masih ada kekurangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Desak Penambahan SLB: 200 Ribu Difabel Butuh Akses Pendidikan

Uwais menyoroti minimnya penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 8% penduduk DKI Jakarta merupakan penyandang disabilitas.

“Di Jakarta Timur saja, dengan populasi 2,6 juta jiwa, terdapat sekitar 200 ribu warga difabel yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini seharusnya menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Beberapa Wilayah Padat Masih Tanpa SMP Negeri

Selain SLB, Uwais juga mengungkapkan bahwa masih ada daerah padat penduduk yang belum memiliki SMP Negeri, meskipun kebutuhan masyarakat sangat tinggi.

“Di Jakarta Barat, misalnya, Kelurahan Sukabumi Utara dan Tomang Tanggul belum memiliki SMP Negeri. Sayangnya, hal ini tidak masuk dalam perencanaan Pra-RKPD 2025,” ujarnya.

Ia pun mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memasukkan rencana pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Sukabumi Utara dalam RKPD 2026.

Fokus RKPD 2026: KJP Plus, KJMU, dan Sertifikasi Guru

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyampaikan beberapa fokus utama dalam RKPD 2026.

Di antaranya adalah percepatan akses belajar 13 tahun (termasuk PAUD), optimalisasi program KJP Plus dan KJMU, serta peningkatan kolaborasi dengan industri guna memastikan lulusan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Kami juga akan meningkatkan kualitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi,” kata Sarjoko.

Komisi E DPRD DKI Jakarta menekankan agar Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan efektivitas anggaran guna memastikan pendidikan di DKI Jakarta lebih inklusif, berkualitas, dan tepat sasaran. (AKH )