PKB DPRD DKI Jakarta membuka “rapor merah” setahun kepemimpinan Pramono–Rano. Dari banjir, polusi, kemacetan hingga ketimpangan 0,441, PKB nilai klaim 97 persen tak sejalan dengan realitas warga.

PKBJakartaID | Jakarta — Satu tahun setelah pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, evaluasi tidak lagi berada di ranah seremoni dan angka administratif. Ia bergerak ke wilayah yang lebih substantif: apakah warga Jakarta benar-benar merasakan perubahan?

Pertanyaan itu menjadi dasar pernyataan resmi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta yang menyebut kepemimpinan Pramono–Rano layak menerima “rapor merah” pada tahun pertamanya. Bukan tanpa alasan. Di balik klaim 97 persen program quick win telah terlaksana, PKB melihat jurang antara narasi capaian dan kenyataan sosial di lapangan.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, menegaskan bahwa momentum satu tahun bukanlah ruang untuk saling memuji, melainkan refleksi publik yang terukur.

“Kami tidak sedang mencari kesalahan. Kami menjalankan fungsi konstitusional pengawasan. Kalau ada klaim 97 persen berhasil, maka kami punya kewajiban untuk memastikan 97 persen itu benar-benar dirasakan warga, bukan hanya tercatat di laporan,” ujar Fuadi.

Ketika Janji Bergeser

PKB mengidentifikasi sedikitnya delapan komitmen kampanye yang realisasinya dinilai parsial, lambat, atau bahkan bergeser substansinya.

Janji kenaikan insentif RT/RW dua kali lipat belum terpenuhi. Hingga Februari 2026, kenaikan yang terjadi disebut baru sekitar 25 persen. Program CCTV di seluruh RT/RW belum terealisasi. Janji sarapan gratis bagi siswa Jakarta dibatalkan karena berbenturan dengan kebijakan pusat dan diganti menjadi “kantin sehat”.

“Kalau janji diganti program lain, lalu dihitung sebagai berhasil, itu bukan konsistensi. Itu redefinisi sepihak,” tegas Fuadi.

Target taman kota 24 jam dipangkas dari 10 lokasi menjadi 5 lokasi tanpa penjelasan terbuka. Jakarta Funding yang dijanjikan sebagai inovasi pembiayaan belum menunjukkan progres konkret. Pelaksanaan job fair disebut tidak signifikan menekan angka pengangguran. Penanganan kawasan kumuh dinilai lambat. Sementara pengendalian polusi udara disebut lebih simbolik ketimbang struktural.

Bagi PKB, problem utamanya bukan sekadar belum tercapai, melainkan pola perencanaan yang dinilai tidak didahului kajian kelayakan memadai.

Banjir di Hari Ulang Tahu

Simbol paling kuat dari evaluasi setahun kepemimpinan itu justru hadir pada 20 Februari 2026. Di hari tepat satu tahun masa jabatan, banjir kembali menggenangi sejumlah titik Jakarta.

Normalisasi sungai prioritas seperti Ciliwung dan Krukut belum menunjukkan dampak struktural signifikan. Masterplan besar masih berada pada tahapan administratif.

“Warga tidak hidup di atas masterplan. Mereka hidup di rumah yang kebanjiran. Ini soal urgensi, bukan sekadar dokumen,” kata Fuadi.

Argumen klasik “banjir kiriman” kembali mengemuka. Namun menurut PKB, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta memberikan ruang koordinasi lintas wilayah Jabodetabek yang lebih luas. Hingga setahun berjalan, mekanisme koordinasi terikat dan terukur itu belum terlihat konkret.

Jalan Berlubang dan Nyawa Melayan

Evaluasi PKB juga menyentuh tragedi wafatnya seorang pelajar akibat jalan berlubang di Jakarta. Bagi Fraksi PKB, ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas.

“Ketika lubang jalan memakan korban jiwa, itu bukan lagi soal teknis. Itu soal prioritas dan tanggung jawab negara,” ujar Fuadi.

PKB menilai Jakarta seharusnya memiliki protokol tanggap darurat infrastruktur jalan dengan standar layanan maksimal 3×24 jam sejak laporan masuk — tanpa pengecualian musim hujan.

Polusi, Sampah, dan Realitas Angka

Data kualitas udara menjadi indikator yang tidak bisa dinegosiasikan. Pada Februari 2026, kualitas udara Jakarta mencapai AQI 175, menempatkan kota ini di posisi ke-4 terburuk dunia.

Langkah simbolik seperti penambahan armada listrik dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi tindakan tegas terhadap sumber emisi utama.

Di sektor sampah, Jakarta memproduksi sekitar 7.200–8.000 ton sampah per hari. RDF Rorotan, yang diproyeksikan sebagai solusi strategis, setelah penyesuaian kapasitas hanya mampu memproses sekitar 1.000 ton per hari. Artinya, lebih dari 80 persen sampah tetap menuju TPST Bantargebang.

“Kalau kita menyebut ini solusi utama, tapi kapasitasnya hanya 12–14 persen dari total sampah, maka publik berhak bertanya: di mana rencana induk komprehensifnya?” kata Fuadi.

Isu transparansi tata kelola dan pengawasan emisi RDF juga disebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Kemacetan dan Keberanian Politi

Kemacetan tetap menjadi momok Jakarta. Data menunjukkan warga kehilangan rata-rata 174 jam produktif per tahun akibat kemacetan. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Langkah manajemen lalu lintas jangka pendek seperti pengaturan U-turn dan sistem AI dinilai baik, tetapi tidak menyentuh akar dominasi kendaraan pribadi.

Electronic Road Pricing (ERP), yang sudah diwacanakan sejak dua dekade lalu, kembali berada di meja kajian.

“ERP itu ujian keberanian politik. Bukan soal teknis. Semua kajian sudah ada sejak lama. Tinggal keberanian memutuskan,” tegas Fuadi.

Ketimpangan yang Mengang

Salah satu indikator paling mengkhawatirkan adalah rasio Gini Jakarta yang meningkat menjadi 0,441 — tertinggi di Indonesia. Sebanyak 20 persen kelompok atas menguasai lebih dari separuh total pengeluaran masyarakat.

Ketimpangan bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan jurang sosial yang berpotensi menimbulkan instabilitas jangka panjang.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah bom waktu sosial. Pemerintah tidak boleh puas hanya karena angka makro terlihat baik,” ujar Fuadi.

Audit dan Transparansi BUM

PKB juga menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama terkait penyertaan modal daerah bernilai triliunan rupiah.

Fraksi PKB menuntut audit independen menyeluruh terhadap BUMD penerima PMD serta publikasi laporan kinerja triwulanan yang dapat diakses warga.

“BUMD itu bukan milik direksi. Itu milik rakyat Jakarta. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban,” katanya.

Ini Soal Realitas

Angka 97 persen tidak akan pernah mampu menenggelamkan fakta. Pada Februari 2026, kualitas udara menyentuh AQI 175. Rasio Gini berada di angka 0,441. Jakarta memproduksi sekitar 7.500 ton sampah per hari, sementara RDF hanya memproses ±1.000 ton. Warga kehilangan 174 jam produktif per tahun karena macet. Dan tepat di hari ulang tahun pertama kepemimpinan, banjir kembali hadir.

Ini bukan soal persepsi. Ini soal realitas.

Jika program yang dibatalkan dihitung sebagai terlaksana, target yang dipangkas dihitung sebagai tercapai, dan janji yang belum cair disebut progres, maka yang dibangun bukan akuntabilitas—melainkan narasi.

Jakarta tidak membutuhkan narasi yang rapi. Jakarta membutuhkan keputusan berani, kebijakan berbasis bukti, dan perubahan yang bisa dirasakan, bukan dipresentasikan.

Dan seperti ditegaskan Fuadi di akhir pernyataannya:

“Kami siap bermitra untuk perbaikan. Tapi kami juga akan berdiri tegak menjalankan fungsi pengawasan. Jakarta terlalu besar untuk dipimpin dengan simbol. Ia menuntut substansi.”

Sejarah kota ini tidak mencatat siapa yang paling banyak mengklaim angka. Sejarah hanya mencatat siapa yang benar-benar mengubah keadaan. (AKH)