97 Persen Katanya Beres, Tapi Warga Jakarta Masih Kebagian Banjir, Macet, dan Napas Sesak

Normalisasi Kali Ciliwung
Ilustrasi Kali Ciliwung FOTO | Dok. istimewa

Buat warga Jakarta, banjir dan macet itu bukan lagi kejadian luar biasa, lebih mirip agenda berkala yang tidak pernah benar-benar dibatalkan. Hujan sebentar, deg-degan. Berangkat kerja, pasrah. Jalan yang katanya sudah diperbaiki tetap saja penuh drama, seolah kota ini punya cara sendiri untuk menguji kesabaran penghuninya setiap hari.

PKBJakartaID | Jakarta ~ Meski pemerintah mengklaim berbagai program penanganan kota telah berjalan “hampir beres”, kenyataannya sejumlah persoalan mendasar masih dirasakan warga. Mulai dari banjir yang berulang, kemacetan yang tak kunjung terurai, hingga kualitas udara yang kian memburuk, menjadi gambaran bahwa pengelolaan kota belum sepenuhnya optimal.

Kondisi serupa juga tercermin dari pengelolaan sampah di ibu kota. Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menyoroti proyek pengolahan sampah RDF Plant Rorotan senilai Rp1,28 triliun yang hingga kini baru beroperasi sekitar 40 persen dari kapasitasnya. Kritik ini menegaskan bahwa di balik klaim capaian, masih ada pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan secara maksimal.

Klaim Hampir Sempurna, Realita Masih Bermasalah

Kalau kita diminta percaya bahwa semuanya sudah “97 persen beres”, mungkin yang kurang hanya satu: pengalaman tinggal di Jakarta itu sendiri. Sebab di luar ruang konferensi pers dan paparan angka-angka yang tampak rapi, warga masih akrab dengan genangan yang datang tanpa undangan, jalanan yang berubah jadi parkiran panjang, dan udara yang kadang terasa lebih berat dari beban hidup.

Narasi keberhasilan memang selalu terdengar meyakinkan, apalagi kalau dibungkus dengan persentase tinggi yang bikin hati hangat. Tapi seperti janji diet yang katanya tinggal sedikit lagi turun berat badan, realitasnya sering kali masih jauh dari target. Warga tidak butuh angka yang mendekati sempurna, mereka butuh kondisi yang benar-benar terasa membaik, di jalan, di rumah, dan di paru-paru mereka.

Cerita soal RDF Rorotan jadi salah satu contoh kecilnya. Proyek mahal yang digadang-gadang jadi solusi, ternyata baru jalan di separuh napasnya. Ibarat beli alat canggih tapi masih dipakai setengah fungsi, yang tersisa bukan rasa bangga, tapi pertanyaan sederhana: ini sebenarnya sudah beres, atau baru mulai dibereskan?

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, dalam releasenya yang dibagikan kepada media (6/3/2026), bahkan meminta masyarakat untuk mencermati angka-angka produksi sampah jakarta yang sudah di atas ambang batas kemampuan daya dukung lingkungan di mana setidaknya ada 7.400–8.000 ton sampah diproduksi warga Jakarta setiap hari.

Fuadi menegaskan, jika produksi RDF Rototan hanya ditarget untuk mengolah 1.000 ton/per hari alias hanya menangani sekitar 12–13 persen dari total sampah ibu kota, maka ini jelas jauh dari target awal yang dirancang untuk memangkas 30 persen beban pengolahan sampah warga DKI Jakarta di Bantargebang.

Sementara itu, Bantargebang kini kewalahan menampung timbunan sampah yang sudah setinggi gedung 16 lantai. Itu pun dengan kontrak yang sudah akan habis tahun ini, dan tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu.

“Ini bukan soal tidak sabar. Ini soal fakta bahwa kita sudah kehabisan ruang di Bantargebang,  kontraknya   habis   tahun   ini,   dan   satu-satunya  fasilitas pengolahan besar yang kita punya di dalam kota baru bisa jalan 40 persen. Warga Jakarta berhak tahu: sampah mereka mau diapakan?” tegas Fuadi.

Banjir dan Macet Tetap Jadi Rutinitas Warga

Buat warga Jakarta, banjir dan macet itu bukan lagi kejadian luar biasa, lebih mirip agenda berkala yang tidak pernah benar-benar dibatalkan. Hujan sebentar, deg-degan. Berangkat kerja, pasrah. Jalan yang katanya sudah diperbaiki tetap saja penuh drama, seolah kota ini punya cara sendiri untuk menguji kesabaran penghuninya setiap hari.

Kemacetan pun seperti punya nyawa panjang. Berbagai kebijakan datang dan pergi, tapi hasilnya sering terasa seperti ganti playlist di tengah macet: suasananya beda sedikit, tapi tetap saja tidak bergerak ke mana-mana. Waktu habis di jalan, energi terkuras, dan pada akhirnya yang tersisa cuma rasa lelah yang sulit dijelaskan ke siapa pun.

Di tengah semua itu, klaim keberhasilan terasa seperti suara dari dunia paralel. Warga tidak sedang mencari kesempurnaan, tapi setidaknya pengurangan masalah yang bisa benar-benar dirasakan. Karena kalau banjir masih datang dan macet masih menetap, sulit rasanya bilang semuanya sudah “hampir beres”, apalagi dengan yakin.

Polusi Udara Memburuk, Warga Kian Sulit Bernapas

Kalau banjir dan macet masih bisa dilihat dengan mata, polusi udara ini lebih licik, dia tidak selalu tampak, tapi efeknya terasa. Napas jadi lebih pendek, tenggorokan cepat kering, dan langit Jakarta kadang terlihat seperti pakai filter abu-abu yang tidak bisa dimatikan. Ini bukan sekadar soal estetika kota, tapi soal kesehatan yang pelan-pelan terkikis.

Ironisnya, di tengah berbagai klaim perbaikan, kualitas udara justru sering jadi pengingat bahwa masih ada yang belum selesai. Aktivitas tetap padat, emisi tidak banyak berubah, dan solusi jangka panjang terasa seperti wacana yang terus diulang tanpa benar-benar dikejar. Warga akhirnya cuma bisa menyesuaikan diri, pakai masker, cek aplikasi kualitas udara, lalu berharap hari itu tidak terlalu buruk.

Pada titik ini, bernapas lega jadi kemewahan kecil yang mahal. Dan ketika udara bersih terasa seperti bonus, bukan hak dasar, wajar kalau publik mulai bertanya: sebenarnya yang sudah “97 persen beres” itu apa, dan yang 3 persen sisanya ini kenapa rasanya justru paling berat? Penulis : Achi Hartoyo | Editor : Ahmad Kholil

Bagikan:

Tags

Related Post

Leave a Comment