“Perempuan tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap, tapi harus diberi ruang nyata dalam pengambilan keputusan,” ujar Wafa Patria Umma.

PKBJakartaID | Jakarta ~ Ngomongin perempuan di politik, kita sering dengar angka 30 persen kayak mantra yang diulang-ulang. Kelihatan progresif di atas kertas, tapi di lapangan, realitanya belum selalu sejalan. Masih banyak perempuan yang hadir sekadar memenuhi kuota, belum benar-benar masuk ke ruang pengambilan keputusan yang menentukan arah kebijakan.

Di titik ini, langkah PKB Jakarta lewat Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB se-Jakarta, yang akan digelar pada 18-19 April 2026, ini menjadi menarik buat dilihat. Bukan cuma soal nambah jumlah, tapi mendorong perempuan naik kelas, dari pelengkap jadi aktor utama. Karena kalau politik mau benar-benar representatif, perempuan nggak bisa terus ditempatkan di pinggir, apalagi cuma jadi simbol tanpa peran yang nyata.

Kuota 30 Persen Bukan Sekadar Angka, Perempuan Harus Naik Kelas Jadi Pengambil Keputusan

Selama ini, angka 30 persen keterwakilan perempuan sering berhenti sebagai formalitas administratif. Padahal, regulasi sudah jelas mengatur ruang itu, baik dalam undang-undang maupun aturan KPU. Masalahnya bukan lagi soal ada atau tidaknya perempuan dalam daftar, tapi apakah mereka benar-benar ditempatkan di posisi strategis dalam struktur partai dan pencalonan legislatif.

PKB Jakarta melihat ini sebagai pekerjaan rumah yang belum selesai. Lewat Muscab, dorongan tidak hanya pada pemenuhan kuota, tapi memastikan perempuan masuk ke lingkar pengambil keputusan, sebagai pengurus inti, pimpinan, dan aktor kebijakan. Karena tanpa posisi yang kuat, keterwakilan perempuan berisiko hanya jadi simbol, bukan kekuatan nyata dalam membentuk arah politik dan pelayanan publik.

Dari Kaderisasi sampai Perempuan Bangsa, Cara PKB Nyiapin “Pemain Utama”, Bukan Figuran

PKB Jakarta menyadari bahwa keterwakilan perempuan tidak bisa instan, tapi harus dibangun dari proses yang serius. Mulai dari rekrutmen kader perempuan dari berbagai latar belakang, (aktivis, akademisi, pengusaha, hingga tokoh NU) hingga penguatan kapasitas lewat pendidikan politik, pelatihan, dan ruang diskusi. Tujuannya jelas: membentuk kader perempuan yang tidak hanya hadir, tapi siap bersaing dan memimpin.

Peran organisasi sayap seperti Perempuan Bangsa juga jadi kunci dalam proses ini. Lewat kaderisasi yang konsisten dan keterlibatan sosial di masyarakat, perempuan didorong untuk punya kepercayaan diri, kemampuan komunikasi politik, dan ketajaman dalam membaca isu. Dengan bekal itu, perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, tapi benar-benar dipersiapkan jadi aktor utama dalam struktur partai dan pengambilan kebijakan

Tantangan Nyata, Patriarki, Modal Politik, dan Risiko Jadi ‘Pelengkap’ Lagi

“Perempuan tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap, tapi harus diberi ruang nyata dalam pengambilan keputusan,” ujar Wafa Patria Umma. Di balik dorongan besar keterwakilan perempuan, realitas di lapangan masih belum sepenuhnya ramah. Budaya patriarki di internal partai masih menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, sementara perempuan belum banyak mendapat ruang di posisi elite. Akibatnya, meski hadir dalam struktur, peran perempuan sering kali belum menyentuh wilayah strategis pengambilan keputusan.

Selain itu, tantangan lain datang dari tingginya biaya politik, terutama di wilayah urban seperti Jakarta. Akses terhadap modal, jaringan, dan pengalaman sering kali tidak seimbang, membuat perempuan harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing. Dalam kondisi seperti ini, risiko terbesar adalah perempuan kembali ditempatkan sekadar sebagai pelengkap kuota, bukan sebagai kekuatan utama yang benar-benar menentukan arah kebijakan. *ACH