Warga DKI, Disuruh Tinggal di Rusun, Dapet Bonus Belatung dan Tikus

sampah di rusunawa tambora
Warga Rusun Angke menjerit akibat tumpukan sampah yang tak terangkut hingga sebulan. Bau menyengat, belatung, dan tikus jadi “tetangga baru” di tengah janji hunian layak dari pemerintah. FOTO | Dok. Antara News

Warga juga menyoroti pengangkutan sampah yang terkesan “pilih kasih”. Bagian depan diangkut, bagian belakang dan gang sempit dibiarkan. Akibatnya, titik-titik tertentu jadi tempat penumpukan paling parah, sampai meluber ke jalan. Kalau dianalogikan, ini seperti bersih-bersih rumah tapi cuma bagian ruang tamu. Dapur dan belakang? Nanti dulu.

PKBJakartaID | JAKARTA ~ Polemik pengelolaan sampah di Jakarta kembali naik ke permukaan. Kali ini bukan dari laporan statistik atau paparan proyek miliaran, tapi langsung dari hidung warga Rusunawa Angke, Tambora, Jakarta Barat, yang terpaksa hidup berdampingan dengan sampah selama hampir satu bulan.

Bukan dramatisasi. Ini realita yang aromanya bahkan bisa “menampar” sebelum kelihatan. Tumpukan sampah di lingkungan rusun itu sudah menutup gang-gang sempit, menghambat akses kendaraan, dan menghadirkan ekosistem baru: belatung, tikus berukuran jumbo, kecoa, sampai lalat yang populasinya terasa lebih stabil dibanding jadwal pengangkutan sampah.

Seorang warga, Royyan (48), sampai melempar tantangan terbuka ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Bukan debat, bukan audiensi, cukup satu hari tinggal dan tidur di lokasi. “Sehari aja, pasti enggak betah,” kira-kira begitu pesannya.

Rusun: Solusi atau Sekadar Mindahin Masalah?

Narasi besar yang sering digaungkan: warga Jakarta didorong tinggal di rusun karena keterbatasan lahan. Tapi di Angke, narasi itu terasa seperti janji yang lupa diperiksa ulang.

Karena kalau hunian vertikal justru dipenuhi sampah yang tak terkelola, maka yang terjadi bukan solusi,tapi sekadar memindahkan persoalan ke lantai yang lebih tinggi.

Warga juga menyoroti pengangkutan sampah yang terkesan “pilih kasih”. Bagian depan diangkut, bagian belakang dan gang sempit dibiarkan. Akibatnya, titik-titik tertentu jadi tempat penumpukan paling parah, sampai meluber ke jalan. Kalau dianalogikan, ini seperti bersih-bersih rumah tapi cuma bagian ruang tamu. Dapur dan belakang? Nanti dulu.

Dampak Nyata: Dari Bau sampai Ancaman Penyakit

Masalah ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi sudah masuk ke wilayah kesehatan. Anak-anak terpaksa bermain jauh dari lingkungan rumah. Orang tua dihantui risiko penyakit akibat sanitasi buruk. Dan setiap aktivitas harian (dari sekadar keluar kamar sampai buka jendela) selalu ditemani bau yang sulit dijelaskan tanpa emosi.

Ketua RT setempat bahkan menyebut kondisi makin parah saat hujan. Belatung naik ke permukaan, lalat makin agresif, dan situasi berubah dari “nggak nyaman” jadi “nggak layak”.

Jauh-jauh hari, Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta, M. Fuadi Luthi sudah menyampaikan jika persoalan sampah di DKI Jakarta memang menjadi problem klasik yang tak kunjung teratasi. Padahal, publik Jakarta sudah sering menyampaikan keluhan tersebut, baik secara langsung melalui perngkat daerah setempat maupun melalui sosial media dan saluran resmi pengaduan online milik Pemprov DKI Jakarta.

“Jakarta menghasilkan7.400–8.000 ton sampah setiap hari. Ini persoalan serius yang sudah menjadi keluhan bersama. Problem harian, yang mestinya tidak boleh lagi diabaikan,”ujarnya kepada Media, Rabu (8/4/2018).

Karenanya Fuadi mendorong agar fasilitas penelolaan sampah di DKI Jakarta mendapat perhatian serius dari dinas terkait.“Ini bukan soal tidak sabar. Ini soal fakta bahwa kita sudah kehabisan ruang di Bantargebang,   sementara kontraknya   habis   tahun   ini,   dan   satu-satunya   fasilitas pengolahan besar yang kita punya di dalam kota, RDF Rorotan baru bisa jalan 40 persen. Warga Jakarta berhak tahu: sampah mereka mau diapakan?” tegasnya.

Sampah Bukan Sekadar Teknis, Tapi Soal Prioritas

Fuadi menegaskan, masalah ini bukan semata imbas gangguan di TPST Bantargebang. Ini soal sistem yang tidak berjalan konsisten, pengangkutan yang tidak merata, pengelolaan yang tidak menyentuh seluruh area, dan respons yang terasa lambat.

Di titik ini, isu sampah berhenti jadi urusan teknis. Ia berubah jadi pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang benar-benar diperhatikan, dan siapa yang cuma jadi catatan kaki dalam laporan kota?

Karena pada akhirnya, kota besar bukan diukur dari gedungnya yang tinggi, tapi dari cara ia memperlakukan warganya, termasuk mereka yang tinggal di rusun. *ACH

Bagikan:

Tags

Related Post

Leave a Comment