Bayangkan seorang ASN golongan menengah ke bawah. Gajinya cukup, tapi tidak longgar. Biasanya dia bekerja di kantor dengan fasilitas listrik, AC, internet, bahkan kadang kopi gratis (kalau beruntung). Lalu datanglah WFH. Sekilas terdengar seperti hadiah: kerja dari rumah, lebih santai, tidak kena macet. Tapi apakah realitasnya sesederhana itu?

PKBJakartaID | Jakarta ~ Ada satu hal yang selalu terdengar manis di telinga pembuat kebijakan: efisiensi. Kata ini punya aura sakral, seolah begitu diucapkan, semua keputusan otomatis jadi benar. Termasuk kebijakan Work From Home (WFH) untuk ASN yang belakangan didorong sebagai solusi hemat energi dan pengurang kemacetan.

Secara teori, masuk akal. ASN tidak perlu berangkat ke kantor → BBM hemat → jalanan lebih lengang → polusi berkurang → negara terlihat bijak dan visioner. Semua terdengar seperti iklan layanan masyarakat yang terlalu sempurna untuk dicurigai.

Tapi, seperti banyak kebijakan publik di negeri ini, ada satu pertanyaan sederhana yang sering luput: hematnya itu pindah ke mana?

Karena kalau diperhatikan lebih dekat, WFH ini bukan benar-benar menghilangkan beban, melainkan memindahkannya. Dari kantor ke rumah. Dari negara ke individu.

Dan di titik inilah kita perlu sedikit curiga.

Bayangkan seorang ASN golongan menengah ke bawah. Gajinya cukup, tapi tidak longgar. Biasanya dia bekerja di kantor dengan fasilitas listrik, AC, internet, bahkan kadang kopi gratis (kalau beruntung). Lalu datanglah WFH. Sekilas terdengar seperti hadiah: kerja dari rumah, lebih santai, tidak kena macet. Tapi realitasnya tidak sesederhana itu.

Begitu kerja pindah ke rumah, semua biaya ikut pindah: listrik menyala lebih lama, AC atau kipas muter seharian, WiFi harus stabil (dan seringkali harus upgrade paket), belum lagi godaan ngopi yang sekarang tidak lagi ditanggung kantor.

Negara mungkin mencatat penghematan. Tapi si ASN? Tagihan listriknya diam-diam naik. Di sinilah letak ironi yang agak pahit: kebijakan yang diklaim “hemat” justru berpotensi menciptakan beban baru bagi individu, terutama mereka yang tidak punya buffer ekonomi besar.

Efisiensi yang Diam-diam Memindahkan Beban

Kalau ini dibiarkan, kita sedang menyaksikan satu bentuk efisiensi yang … ya, agak curang. Karena efisiensi yang sehat itu seharusnya mengurangi beban secara sistemik, bukan sekadar memindahkan beban ke pihak yang lebih lemah.

Nah, di titik ini, peran politik (khususnya DPRD) harusnya mulai terasa. Bukan sekadar jadi penonton kebijakan eksekutif, tapi ikut mengunyah dampaknya sampai ke level paling konkret: dapur rumah tangga.

Fraksi PKB, misalnya, punya posisi yang cukup strategis untuk masuk ke isu ini. Selama ini, mereka dikenal cukup dekat dengan narasi “rakyat kecil”. Basis politiknya juga tidak jauh dari kelompok pekerja, kelas menengah bawah, dan masyarakat yang hidupnya tidak selalu punya ruang untuk eksperimen kebijakan.

WFH ASN ini sebenarnya ladang empuk untuk menunjukkan keberpihakan itu, kalau mau.

Karena kritik yang bisa diangkat bukan sesuatu yang abstrak. Ini sangat sehari-hari. Sangat relatable. Dan, jujur saja, agak menyebalkan kalau tidak dibahas.

Bayangkan kalau Fraksi PKB mulai bertanya: Apakah ada perhitungan resmi soal kenaikan biaya listrik rumah tangga ASN selama WFH?
Apakah ada skema kompensasi? Apakah negara benar-benar hemat, atau hanya menggeser biaya operasional ke individu?

Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar teknis. Tapi dampaknya politis. Karena pada akhirnya, kebijakan publik itu bukan soal niat baik di atas kertas, tapi soal siapa yang menanggung konsekuensinya di lapangan.

Dan kalau jawabannya adalah ASN kelas menengah bawah yang harus nombok listrik demi terlihat “efisien”, maka ada yang perlu dikoreksi.

Bukan berarti WFH harus ditolak mentah-mentah. Tidak juga. WFH punya potensi besar: fleksibilitas kerja, pengurangan stres perjalanan, bahkan bisa jadi pintu masuk menuju birokrasi yang lebih modern.

Tapi implementasinya tidak boleh setengah matang.

Kalau negara mau hemat, ya, harusnya ada desain kebijakan yang adil: mungkin subsidi listrik khusus hari WFH, atau tunjangan kerja dari rumah, atau minimal pengakuan bahwa ada biaya yang tidak terlihat tapi nyata.

Kalau tidak, WFH ini berisiko jadi semacam “promo palsu”: kelihatannya menguntungkan, tapi setelah dijalani, baru terasa ongkos tersembunyinya.

Dan publik Indonesia, seperti kita tahu, makin hari makin peka soal beginian. Orang bisa menerima kebijakan yang berat, asal terasa adil. Tapi kalau terasa timpang (apalagi diam-diam) resistensinya bisa muncul pelan-pelan.

Di sinilah pentingnya ada suara dari legislatif yang tidak sekadar normatif. Yang berani bilang: “Ini bagus, tapi belum adil.”

Fraksi PKB punya peluang untuk mengambil peran itu. Bukan sekadar ikut arus efisiensi, tapi memastikan bahwa efisiensi tidak jadi alasan untuk mengorbankan kelompok yang sebenarnya tidak punya banyak pilihan.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan bukan seberapa hemat angka di laporan, tapi seberapa ringan hidup orang-orang yang menjalaninya.

Dan kalau WFH membuat negara terlihat hemat, tapi membuat ASN harus mikir dua kali sebelum nyalain AC siang hari, maka mungkin yang perlu kita evaluasi bukan cuma kebijakannya, tapi juga cara kita mendefinisikan “hemat”.

Jangan sampai negara irit, tapi warganya yang tekor diam-diam. *ACH