“Sudah ada temuan dari Kejagung, tinggal ditindaklanjuti oleh Bareskrim. Kasus ini harus segera dituntaskan. Jangan berlarut-larut,” tegas Hasbi, Rabu (14/5/2025).

PKBJakartaID | Jakarta ~ Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, angkat bicara soal kasus pagar laut di Tangerang yang belakangan jadi sorotan publik. Menyusul temuan mengejutkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Hasbi—sapaan akrabnya—minta Polri bergerak cepat dan tuntas.

Masalahnya bukan sepele. Kejagung menemukan tiga indikasi kuat tindak pidana korupsi dalam kasus ini, pertama, dugaan suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara, kedua, pemalsuan dokumen atau buku-buku resmi, dan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.

“Sudah ada temuan dari Kejagung, tinggal ditindaklanjuti oleh Bareskrim. Kasus ini harus segera dituntaskan. Jangan berlarut-larut,” tegas Hasbi, Rabu (14/5/2025).

Hasbi menyebut, empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi hingga kini proses hukumnya terkesan lambat. Padahal, menurutnya, masyarakat sudah menanti kejelasan—dan ini menyangkut kredibilitas institusi hukum.

“Ini soal integritas. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh. Saya minta Kejagung dan Polri bekerja sama, jangan lempar tanggung jawab.”

Legislator dari Dapil Jakarta I itu juga menekankan bahwa penyidikan harus mengikuti petunjuk jaksa yang sifatnya wajib bagi penyidik kepolisian. Supaya perkara ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan secara terbuka.

Kasus Luar Biasa, Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Hasbi, yang juga Ketua DPW PKB Jakarta, menilai kasus pagar laut adalah kejahatan luar biasa alias extraordinary crime. Pasalnya, ada indikasi penguasaan aset negara secara ilegal dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

“Ini bukan perkara biasa. Ini menyangkut ruang laut yang harusnya dilindungi dan diatur oleh hukum. Kalau ada pihak yang seenaknya bikin pagar laut tanpa izin, dan itu didiamkan, ini bahaya!”

Perintah Langsung dari Presiden

Tak main-main, Presiden Prabowo sendiri sudah menginstruksikan agar kasus pagar laut ini diselidiki secara tuntas. Presiden menyoroti pelanggaran terhadap UU Cipta Kerja, yang mewajibkan adanya Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebelum pembangunan apa pun dilakukan di ruang laut.

“Kalau sudah perintah presiden, maka penegak hukum harus serius. Ini pertaruhan integritas lembaga hukum kita. Masyarakat dan dunia internasional sedang melihat.”

Hasbi pun menutup pernyataannya dengan harapan agar Polri dan Kejagung bersinergi, demi menegakkan hukum dan menyelamatkan aset negara.

Kasus pagar laut bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini soal korupsi, pemalsuan dokumen, dan pengabaian hukum. DPR mendesak agar proses hukum tak hanya dijalankan, tapi juga diselesaikan secepat dan setransparan mungkin. (AKH)