“Gedung-gedung tinggi harus dimonitor secara serius. Apakah peruntukannya masih sesuai, dan apakah aspek keamanan, keselamatan, serta K3 benar-benar dipenuhi. Jangan sampai warga jadi korban akibat kelalaian pengawasan,” tegas Hengky Wijaya.

PKBJakartaID | Jakarta ~ Maraknya kebakaran di kawasan padat penduduk Jakarta kembali membuka persoalan lama: gedung-gedung tinggi yang berubah fungsi tanpa pengawasan ketat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mempercepat audit ulang secara menyeluruh terhadap kelayakan dan fungsi bangunan-bangunan tersebut demi keselamatan warga.

Langkah Gubernur Pramono yang memerintahkan pemeriksaan ulang gedung-gedung di Jakarta mendapat dukungan penuh dari FPKB. Audit ini dinilai krusial, terutama bagi gedung tinggi yang berada di kawasan permukiman padat dan diduga mengalami perubahan fungsi tanpa standar keselamatan yang memadai.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Hengky Wijaya, menegaskan bahwa percepatan audit tidak bisa ditunda. Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola bangunan di ibu kota.

“Audit fungsi gedung-gedung tinggi di Jakarta yang ditengarai telah berubah fungsi memang harus dipercepat. Kami mendukung langkah Gubernur Pramono untuk melakukan audit ulang secara tuntas agar musibah kebakaran tidak terus berulang,” ujar Hengky kepada media di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Hengky menyoroti banyaknya bangunan yang awalnya berfungsi sebagai perkantoran, namun kemudian beralih menjadi gudang, tempat usaha, atau hunian tanpa penyesuaian sistem keamanan. Ia menekankan pentingnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat.

“Gedung-gedung tinggi harus dimonitor secara serius. Apakah peruntukannya masih sesuai, dan apakah aspek keamanan, keselamatan, serta K3 benar-benar dipenuhi. Jangan sampai warga jadi korban akibat kelalaian pengawasan,” tegasnya.

FPKB juga meminta Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian khusus pada kawasan padat penduduk yang banyak berdiri gedung bertingkat. Menurut Hengky, audit tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus memastikan bangunan benar-benar aman bagi lingkungan sekitarnya.

“Banyak gedung tinggi di kawasan padat penduduk yang perlu dicek ulang. Apakah sudah memenuhi kaidah keselamatan atau belum. Semua harus dikembalikan pada aturan yang benar,” kata politisi PKB Jakarta itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah memerintahkan sejumlah dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap gedung-gedung di Jakarta. Instruksi tersebut diberikan menyusul maraknya kasus kebakaran di permukiman dan rumah toko (ruko) dalam beberapa waktu terakhir.

“Hal yang berkaitan dengan gedung-gedung, saya sudah memerintahkan dinas terkait, yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Bina Marga, serta Dinas Perizinan untuk memeriksa kembali,” ujar Pramono, Minggu (14/12).

Pramono menegaskan, langkah ini merupakan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, terutama pada bangunan yang mengalami perubahan fungsi atau penambahan struktur tanpa sistem keselamatan yang memadai.

Ia mencontohkan kebakaran hebat di kawasan Jalan Suprapto, Jakarta Pusat, yang terjadi pada sebuah bangunan yang disebutnya sebagai “gedung yang tumbuh”. Bangunan tersebut awalnya merupakan bangunan lama yang kemudian mengalami penambahan struktur secara signifikan tanpa pengawasan ketat.

Melalui audit ulang ini, Pramono berharap pengawasan perizinan gedung di Jakarta dapat diperketat, sekaligus mencegah keberadaan bangunan bermasalah yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat luas. (AKH)