Menurut Muhammad Lefi, politisi muda dari PKB Jakarta ini, kejelasan prospek masa depan bagi generasi muda sedikit banyak mengurangi beban mental bagi generasi muda. “Setidaknya ada harapan dan optimisme yang masih bisa diharapkan untuk dikejar,”katanya.

PKBJakartaID | Jakarta ~ Akhir-akhir ini, isu mental health makin sering muncul di timeline. Dari curhat soal burnout, overthinking, sampai rasa capek yang nggak jelas datangnya dari mana. Tapi sayangnya, banyak dari kita masih berhenti di solusi yang itu-itu aja: self care, healing, atau sekadar “coba kuat-kuatin dulu”. Padahal, kalau ditarik lebih jauh, masalah kesehatan mental nggak selalu lahir dari diri sendiri. Ada tekanan hidup di kota besar, tuntutan kerja, biaya hidup yang naik, sampai ruang aman yang makin sempit, semuanya ikut berperan.

Di titik ini, jadi penting buat nanya: apakah mental health cuma urusan individu, atau sebenarnya juga tanggung jawab negara? Karena kalau masalahnya sebagian datang dari sistem, maka solusinya juga nggak bisa dibebankan ke individu saja. Di sinilah peran negara, pemerintah daerah, termasuk dari legislator dari PKB Jakarta, jadi relevan, bukan cuma hadir di wacana, tapi memastikan ada kebijakan dan layanan nyata yang benar-benar bisa diakses dan dirasakan.

Menurut Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Muhammad Lefy dalam suatu kesempatan, anak-anak muda, terutama Gen-Z ( lahir antara 1998-2010 ) memang sedang memasuki fase konsolidasi diri. Sebagian sedang mulai menata karir dan memasuki dunia kerja. Sebagian sedang galau untuk memilih jenis profesi yang paling diminati dan memiliki prosepk cerah.

“Di sinilah peran dan kehadiran pemerintah sangat penting. Penyediaan lapangan kerja dan akses permodalan yang mudah bagi anak-anak muda yang tertarik memasuki dunia bisnis harus menjadi perioritas,”ujarnya.

Menurut Muhammad Lefi, politisi muda dari PKB Jakarta ini, kejelasan prospek masa depan bagi generasi muda sedikit banyak mengurangi beban mental bagi generasi muda. “Setidaknya ada harapan dan optimisme yang masih bisa diharapkan untuk dikejar,”katanya.

Mental Health Bukan Cuma Urusan Pribadi, Negara Harus Ikut Tanggung Jawab 

Bukan rahasia lagi jika selama ini, kesehatan mental sering diposisikan sebagai urusan personal. Kalau stres, ya disuruh istirahat. Kalau cemas, ya disuruh lebih santai. Padahal realitanya nggak sesederhana itu. Banyak tekanan yang datang justru dari luar diri kita, biaya hidup yang makin tinggi, persaingan kerja yang ketat, sampai ritme kota yang nggak pernah benar-benar berhenti. Dalam kondisi seperti ini, wajar kalau banyak orang merasa kewalahan, bahkan tanpa tahu harus mulai dari mana buat memperbaiki keadaan.

Di kota seperti Jakarta, tekanan itu berlapis. Waktu habis di jalan, pekerjaan menuntut terus produktif, sementara ruang untuk benar-benar “pause” makin sempit. Belum lagi faktor pendidikan dan lingkungan sosial yang kadang belum ramah terhadap isu mental health. Semua ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan cuma soal “kuat atau nggak”, tapi juga soal sistem yang membentuk keseharian kita.

Karena itu, negara nggak bisa lepas tangan. Kalau sumber masalahnya sebagian berasal dari sistem, maka negara punya peran untuk menciptakan sistem yang lebih sehat. Mulai dari kebijakan kerja yang lebih manusiawi, lingkungan pendidikan yang suportif, sampai ruang publik yang benar-benar bisa jadi tempat pulih. Mental health bukan cuma urusan individu, tapi juga soal bagaimana negara hadir dalam kualitas hidup warganya.

Dari Curhat ke Kebijakan, Peran DPRD PKB Jakarta Biar Nggak Berhenti di Awareness 

Sekarang ini, ngomongin mental health sudah jauh lebih terbuka. Banyak orang berani cerita, banyak konten yang mengangkat isu ini, dan awareness jelas meningkat. Tapi masalahnya, sering kali semua itu berhenti di level percakapan. Kita tahu masalahnya ada, kita sepakat itu penting, tapi belum banyak yang benar-benar berubah di level kebijakan.

Di sinilah peran DPRD, termasuk DPRD PKB Jakarta, jadi krusial. Karena mereka punya posisi untuk menjembatani keresahan publik dengan kebijakan nyata. Apa yang ramai di media sosial seharusnya nggak berhenti sebagai tren, tapi bisa diterjemahkan jadi program yang konkret, baik lewat anggaran, regulasi, maupun pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Artinya, tantangannya bukan lagi sekadar “mendengar”, tapi “mengolah”. Bagaimana aspirasi soal mental health bisa masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah, bagaimana programnya tepat sasaran, dan bagaimana dampaknya benar-benar terasa. Karena pada akhirnya, perubahan nggak diukur dari seberapa sering isu ini dibicarakan, tapi dari seberapa jauh negara ikut menyelesaikannya.

Memahami akan hal ini, H. Tri Waluyo misalnya, baik sebagai kepanjangan tangan kebijakan partai di parlemen maupun sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari FPKB selalu mendorong kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang ramah terhadap anak-anak muda. FPKB DPRD DKI Jakarta bahkan pernah mengsulkan agar ada program beasiswa fokasional untuk anak-anak muda berbakat di Jakarta.

“Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun KJP Plus kami usulkan bisa diperluas untuk biaya pelatihan yang bersifat pendidikan peminatan dan bakat. Misalnya untuk biaya pelatihan di bidang olahraga, atau kemampuan akademis, maupun saintek,”ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari FPKB ini.

Tri Waluyo juga mendorong dan mendukung impelementasi program JakCare – dari Pemprov DKI yang memberikan bantuan awal bagi individu dengan masalah kesehatan jiwa tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan. Di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 3, beberapa turnamen yang melibatkan anak-anak muda sudah kerap ia gelar. Turnamen Catur dan Boxing Show, dan serta Gowes Bareng Ketum PKB Cak Imin menjadi salah satu kontribusi dukungan terhadap program Pemprov di bidang kepemudaan.

“Tujuannya satu, menyalurkan energi anak-anak muda ke jalur positif agar tidak tergoda dan terpengaruh pergaualan dan lingkungan yang negatif,”ujarnya.

Akses Itu Kunci, Layanan Kesehatan Mental Harus Dekat, Murah, dan Nggak Ribet 

Iya bagaimana pun, salah satu masalah terbesar dalam kesehatan mental adalah akses. Banyak orang sadar mereka butuh bantuan, tetapi bingung harus ke mana. Layanan profesional masih terasa jauh, mahal, atau bahkan menakutkan karena stigma. Akhirnya, banyak yang memilih diam atau menunda, sampai kondisinya makin berat.

Padahal, layanan kesehatan mental seharusnya jadi bagian dari layanan dasar yang mudah dijangkau. Artinya, fasilitas harus tersedia lebih dekat, baik di puskesmas, sekolah, maupun ruang komunitas. Biayanya juga harus masuk akal, bahkan kalau bisa terintegrasi dengan layanan kesehatan yang sudah ada. Karena kalau aksesnya sulit, sebaik apa pun programnya tetap nggak akan terasa.

Di sinilah pentingnya peran kebijakan. Negara, lewat DPRD, bisa mendorong ketersediaan tenaga profesional, memperluas layanan, dan memastikan sistemnya nggak berbelit. Tujuannya sederhana: ketika seseorang butuh bantuan, mereka nggak perlu berpikir dua kali untuk mencari pertolongan. Karena dalam isu mental health, akses yang mudah bukan sekadar fasilitas, tapi bisa jadi penyelamat. *ACH