Berita PKB Jakarta

Prestasi

Terima Kunjungan KI Jakarta, DPW PKB Jakarta Berikan Atensi Menuju E-Monev 2024

PKBJakarta | Jakarta ~ Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta berikan atensi menuju pelaksanaan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Partai Politik yang Informatif. Visitasi juga bertujuan agar DPW PKB dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil E Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2023 untuk Monev 2024 bertempat di kantor DPW PKB Jakarta,jalan Perintis Kemerdekaan Pulomas Jakarta Timur, Senin (29/7/2024). Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 ...

Prestasi

H. Sutikno Sesalkan Kebijakan Cleansing Mendadak Guru Honorer di Jakarta

“Jika benar terjadi cleansing atau PHK secara sepihak dan mendadak terhadap para guru honorer di DKI Jakarta, maka kami sangat menyesalkan tindakan tersebut. Disdik DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan tersebut mestinya jangan mendadak. Setidaknya dikasih waktu antara 2-3 bulan terlebih dahulu, supaya para guru bisa mencari solusi. Terlebih ada guru yang sedang mengikuti proses seleksi PPPK,”ujar H. Sutikno kepada media, di Jakarta, Rabu (14/7/2024). PKBJakarta | Jakarta ~ Seratusan guru honorer di DKI Jakarta terkena imbas kebijakan cleansing atau pemecatan ...

FPKB DPRD Jakarta Desak Monas Buka sampai Malam Lagi: Biarkan Warga Bisa Menikmati Wisata Monas

“Monas itu dipakai untuk masyarakat berinteraksi, dikembalikan saja menurut saya seperti semula, yaitu jam 22.00 WIB. Karena toh kalau dipakai sampai jam 16.00 WIB, masyarakat tidak menikmati. Karena siang panas, masyarakat baru bisa menikmati sore sampai malam,” kata Hasbiallah kepada wartawan, Jumat (26/7/2024). PKBJakarta | Jakarta ~ Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, mendesak kawasan Monumen Nasional (Monas) bisa tetap dibuka lagi hingga pukul 22.00 WIB atau dikembalikan seperti semula. Menurut Hasbiallah, lokasi Monas yang berada di depan Istana Kepresidenan tidak bisa dijadikan alasan ...