“Penilaiannya objektif. Yang menentukan lulus atau tidak adalah peserta sendiri. Walaupun suasananya santai, standar yang kita pakai sangat tinggi,” kata Fauzi. Sebuah pernyataan yang, kalau dipikir-pikir, menyiratkan satu hal: politik mungkin bisa santai di luar, tapi di dalam, tekanannya tidak pernah benar-benar ringan.

PKBJakarta.ID | Jakarta ~ Di tengah hiruk-pikuk politik yang sering kali lebih sibuk mengurus baliho ketimbang isi kepala, DPW PKB Jakarta mencoba jalur yang sedikit berbeda: menyaring calon pemimpin lewat sesuatu yang mereka sebut sebagai “ujian perwira”. Kamis (23/4), sebanyak 20 bakal calon Ketua DPC PKB se-Jakarta dikumpulkan di Aula DPW untuk menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK), tahap lanjutan pasca Musyawarah Cabang (Muscab) 18–19 April lalu.

Sekretaris Wilayah DPW PKB Jakarta, Mohammad Fauzi, menyebut proses ini bukan sekadar formalitas lima tahunan yang biasanya berakhir dengan “yang penting ada”. “Ini model rekrutmen baru. Kita ingin memastikan pemimpin PKB ke depan benar-benar punya kapasitas, integritas, dan daya gerak. Ini fondasi menuju ‘PKB Masa Depan Jakarta’,” ujarnya. Kalimat yang, kalau dibaca sekilas, terdengar seperti jargon. Tapi di balik itu, ada upaya membuat proses kaderisasi sedikit lebih serius dari biasanya.

Yang membuatnya menarik (atau setidaknya tidak terlalu membosankan) adalah cara penilaiannya. DPW tidak mengandalkan penilaian internal semata, melainkan menggandeng tim independen dari Rumah Besar Konseling Islam (RBKI). Metodenya pun tidak main-main: psikotes berstandar TNI level perwira. Artinya, para kandidat tidak hanya diuji soal seberapa fasih mereka bicara politik, tapi juga seberapa tahan mereka di bawah tekanan dan seberapa waras mengambil keputusan ketika situasi tidak ideal.

“Penilaiannya objektif. Yang menentukan lulus atau tidak adalah peserta sendiri. Walaupun suasananya santai, standar yang kita pakai sangat tinggi,” kata Fauzi. Sebuah pernyataan yang, kalau dipikir-pikir, menyiratkan satu hal: politik mungkin bisa santai di luar, tapi di dalam, tekanannya tidak pernah benar-benar ringan.

Hasil UKK ini nantinya tidak langsung berhenti di DPW. Seluruh hasil asesmen akan dikirim ke DPP PKB sebagai bahan evaluasi menyeluruh, mulai dari kekuatan, kelemahan, sampai potensi tiap kandidat. Dengan kata lain, ini bukan sekadar memilih siapa yang paling populer, tapi siapa yang paling siap.

Di titik ini, PKB Jakarta tampaknya ingin bermain sedikit lebih panjang. Bagi mereka, posisi Ketua DPC bukan sekadar jabatan struktural, tapi semacam “mini kepala daerah”, punya tanggung jawab politik, sosial, dan elektoral di wilayahnya. “Kita tidak bisa bicara kemenangan kalau pemimpinnya tidak punya kapasitas. Ketua DPC itu motor penggerak. Harus terukur, tidak bisa coba-coba,” ujar Fauzi.

Ambisinya juga tidak kecil. Dengan standar rekrutmen yang lebih ketat ini, PKB Jakarta berharap bisa membangun mesin politik yang bukan hanya rapi di atas kertas, tapi juga jalan di lapangan. Targetnya jelas: 2029. Tahun di mana semua partai biasanya kembali sibuk menjanjikan perubahan.

“Kalau pemimpinnya kuat dan dekat dengan masyarakat, PKB bisa menang. Dan kalau PKB memimpin Jakarta, kita yakin perubahan besar bisa terjadi, dari kemacetan, banjir, sampai polusi udara,” kata Fauzi menutup pernyataannya.

Di tengah skeptisisme publik terhadap politik yang sering terasa repetitif, pendekatan seperti ini setidaknya memberi satu sinyal: ada upaya untuk tidak sekadar mengulang pola lama. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa, apakah “ujian perwira” ini benar-benar melahirkan pemimpin yang tahan banting, atau sekadar menambah daftar istilah keren dalam politik kita. *ACH