“PKB Jakarta melihat bahwa keselamatan publik tidak bisa diserahkan pada kebiasaan atau keberuntungan semata. Harus ada sistem yang diperkuat, pengawasan yang diperketat, dan kesadaran bersama yang dibangun. Dari duka di Bekasi, ada tanggung jawab yang muncul: memastikan kejadian serupa tidak terulang, dan bahwa setiap perjalanan warga Jakarta dan sekitarnya benar-benar sampai tujuan dengan selamat,” ujar Mohammad Fauzi.

PKBJakartaID | Jakarta ~ Musibah tabrakan yang melibatkan KRL, KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek, dan sebuah taksi di wilayah Bekasi bukan sekadar kabar duka yang lewat di timeline lalu hilang ditelan berita berikutnya. Ini adalah momen yang bikin kita berhenti sebentar, mikir: sebenarnya ada yang salah di mana? Di tengah kehidupan kota yang serba cepat, transportasi publik jadi nadi yang menggerakkan jutaan orang setiap hari. 

Tapi ketika nadi itu terganggu – apalagi sampai menimbulkan korban – yang terasa bukan cuma macet atau keterlambatan, tapi juga rasa aman yang ikut runtuh. Buat banyak orang, terutama generasi muda yang tiap hari bergantung pada KRL dan moda lain, kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah sistem yang kita andalkan ini benar-benar sudah cukup aman?

“Di titik inilah, peran semua pihak menjadi penting untuk tidak hanya hadir dalam empati, tapi juga dalam dorongan perubahan. Karena musibah seperti ini selalu membawa pelajaran, meski sering datang dengan harga yang terlalu mahal,”ujar Sekretaris Wilayah DPW PKB DKI Jakarta, H. Mohammad Fauzi, kepada PKBJakartaID, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, disiplin, akurasi waktu, koordinasi antarmoda, hingga penghormatan terhadap aturan lalu lintas bukan lagi sekadar jargon, tapi kebutuhan mendesak yang harus dijalankan secara konsisten. 

“PKB Jakarta melihat bahwa keselamatan publik tidak bisa diserahkan pada kebiasaan atau keberuntungan semata. Harus ada sistem yang diperkuat, pengawasan yang diperketat, dan kesadaran bersama yang dibangun. Dari duka di Bekasi, ada tanggung jawab yang muncul: memastikan kejadian serupa tidak terulang, dan bahwa setiap perjalanan warga Jakarta dan sekitarnya benar-benar sampai tujuan dengan selamat,” ujar Mohammad Fauzi.

Dari Sinyal ke Sistem, Keselamatan Itu Harus Terukur, Bukan Sekadar Harapan

Musibah di Bekasi membuka satu hal yang sering luput dari perhatian: keselamatan transportasi bukan cuma soal satu keputusan di lapangan, tapi hasil dari sistem yang saling terhubung. Dari pengaturan sinyal, jadwal perjalanan, komunikasi antarpetugas, hingga integrasi antar moda, semuanya harus bekerja presisi. Ketika satu titik saja lengah, efeknya bisa berantai.

Itulah kenapa pembenahan tidak cukup berhenti di evaluasi insidental, tapi harus menyentuh akar sistemnya. Standar operasional perlu diperketat, teknologi harus dimaksimalkan, dan pengawasan harus konsisten, bukan hanya reaktif saat kejadian.

Dalam konteks ini, M. Fuadi Luthfi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB mendorong agar keselamatan transportasi publik ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan. Bukan sekadar memenuhi target layanan, tapi memastikan setiap perjalanan warga berlangsung aman. 

Fuadi menilai investasi pada sistem keselamatan (baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia) adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda. Lewat fungsi pengawasan dan penganggaran, FPKB DPRD DKI Jakarta, ujarnya berkomitmen mengawal kebijakan transportasi yang lebih terintegrasi, disiplin, dan berpihak pada keselamatan publik. “Karena pada akhirnya, transportasi yang baik bukan hanya yang cepat dan murah, tapi yang mampu menjaga nyawa setiap penumpangnya,”ujarnya kepada PKBJakartaID, Selasa (28/4/2026).

Dari Jalan ke Rel, Disiplin Kolektif yang Menentukan Keselamatan Bersama

Kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi menunjukkan bahwa keselamatan bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ada peran operator, pemerintah, dan juga masyarakat sebagai pengguna. Disiplin sering dianggap hal kecil (tepat waktu, patuh rambu, mengikuti prosedur) tapi justru di situlah fondasi keselamatan dibangun. 

Ketika disiplin dilonggarkan, risiko perlahan naik tanpa disadari. Musibah di Bekasi menjadi pengingat bahwa kelalaian sekecil apa pun bisa berdampak besar, apalagi dalam sistem transportasi yang padat dan kompleks seperti Jabodetabek.

Lebih lanjut, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta melihat pentingnya membangun budaya keselamatan sebagai gerakan bersama, bukan sekadar aturan di atas kertas. “Edukasi publik, peningkatan kualitas layanan, hingga penegakan aturan harus berjalan beriringan. FPKB percaya bahwa kebijakan transportasi yang kuat adalah yang tidak hanya mengatur, tapi juga melindungi,”tegasnya.  

Karena itu, komitmen untuk terus mendorong perbaikan sistem, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan suara masyarakat masuk dalam proses pengambilan kebijakan menjadi bagian dari langkah nyata. Dari duka ini, PKB Jakarta mengajak semua pihak untuk lebih peduli: menjadikan keselamatan sebagai kebiasaan, dan memastikan transportasi publik benar-benar aman untuk semua. *ACH