“Agar RDF Rorotan yang diproyeksikan 2.500 ton per hari bisa segera direalisasikan. Karena ini menjadi problem yang cukup serius,” kata Fuadi dalam rapat DPRD.

PKBJakarta.ID | Jakarta ~ Bau menyengat dari fasilitas pengolahan sampah di Rorotan, Jakarta Utara, memicu keluhan warga dalam beberapa waktu terakhir. Selain mengganggu kenyamanan, warga juga melaporkan penurunan kualitas udara dan gangguan kesehatan.

Menyoroti belum optimalnya pengelolaan fasilitas pengolahan sampah di tengah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi krisis sampah yang kian mendesak, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta menilai persoalan industri pengolahan sampah di Rorotan tidak bisa dibiarkan berlarut.

PKB mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan penanganan secara konkret dan menyeluruh. Menurut PKB, langkah cepat diperlukan agar dampak terhadap warga tidak semakin meluas.

PKB: RPL Rorotan Harus Segera Direalisasikan

Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PKB, M. Fuadi Luthfi, mengatakan proyek fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang diproyeksikan mampu mengolah 2.500 ton sampah per hari harus segera dijalankan.

“Agar RDF Rorotan yang diproyeksikan 2.500 ton per hari bisa segera direalisasikan. Karena ini menjadi problem yang cukup serius,” kata Fuadi saat menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna yang antara lain membahas agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046, di ruang sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan sanksi terkait pembatasan pengiriman sampah. “Per 1 Agustus, Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan sanksi kepada kita untuk tidak mengirim sampah ke Bantargebang. Ini harus menjadi concern Pak Gubernur,” ujar Fuadi.

Isu pengelolaan sampah, termasuk industri pengolahan sampah di RDF Rorotan, menjadi atensi penting bagi Fraksi PKB lantaran perencanaan industri jangka panjang harus selaras dengan kesiapan infrastruktur dasar, termasuk pengolan sampah.

PKB menekankan pentingnya percepatan realisasi proyek sebagai bagian dari solusi krisis sampah Jakarta. Tanpa langkah konkret, potensi penumpukan sampah dinilai akan semakin besar, terutama di tengah keterbatasan kapasitas pengelolaan yang ada saat ini. *ACH