Merespon peristiwa nahas, kecelakaan KRL di Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026), yang memakan 14 korban jiwa dan puluhan luka-luka tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari FPKB, Ahmad Moetaba menyampaikan, jika selama ini ada anggapan ukuran transportasi publik sering berhenti di dua hal: cepat dan murah. “Selama jadwal tepat waktu dan tarif terjangkau, semuanya dianggap berjalan baik,”ujarnya kepada PKBJakartaID, selasa (28/4/2026).

PKBJakartaID | Jakarta ~ Di kota yang bergerak secepat Jakarta, transportasi publik bukan lagi sekadar pilihan, tapi kebutuhan harian yang nggak bisa ditawar. Dari pagi buta sampai malam yang hampir lewat, jutaan orang bergantung pada KRL untuk berangkat kerja, kuliah, sampai sekadar pulang ke rumah.

Tapi beberapa waktu terakhir, rasa aman itu mulai terasa goyah. Insiden yang terjadi bikin banyak orang berhenti sejenak, lalu nanya dalam hati: sebenarnya kita ini lagi naik transportasi yang aman, atau cuma berharap semuanya baik-baik saja? Buat pengguna harian, ini bukan soal berita lewat, tapi soal rutinitas yang tiba-tiba terasa lebih rentan.

Di titik ini, keresahan publik jadi sesuatu yang wajar, dan justru penting untuk didengar. Karena kepercayaan terhadap transportasi publik dibangun bukan cuma dari harga yang terjangkau atau waktu tempuh yang cepat, tapi dari jaminan keselamatan yang konsisten. Ketika satu kejadian bisa mengguncang rasa aman banyak orang, itu berarti ada yang harus dievaluasi lebih serius. 

Dan di sinilah peran kebijakan publik diuji: apakah mampu merespons dengan cepat, memperbaiki dengan tepat, dan mencegah agar hal serupa tidak terulang? Bagi Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, momen seperti ini bukan sekadar respons situasional, tapi panggilan untuk memastikan sistem transportasi benar-benar berpihak pada keselamatan warga.

Bukan Sekadar Cepat, saat Keselamatan Jadi Prioritas Utama

Merespon peristiwa nahas, kecelakaan KRL di Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026), yang memakan 14 korban jiwa dan puluhan luka-luka tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari FPKB, Ahmad Moetaba menyampaikan, jika selama ini ada anggapan ukuran transportasi publik sering berhenti di dua hal: cepat dan murah. “Selama jadwal tepat waktu dan tarif terjangkau, semuanya dianggap berjalan baik,”ujarnya kepada PKBJakartaID, selasa (28/4/2026).

Ahmad Moetaba mengingatkan dari peristiwa dan insiden yang terjadi tersebut, sejatinya ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan. “Tanpa itu, semua keunggulan lain jadi kehilangan makna. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan warga bukan hanya sampai tujuan, tapi sampai dengan selamat,”ujarnya.

Pandangan ini jelas menggeser cara pandang selama ini bahwa keberhasilan bisa dimaksimalkan dengan melakukan efisiensi. Padahal, seharusnya efesiensi tidak boleh mengorbankan keamanan.

Dalam konteks kebijakan, ujarnya, ini berarti ada kebutuhan untuk memperkuat standar operasional, memperbarui sistem pengamanan, dan memastikan teknologi yang digunakan benar-benar mendukung keselamatan. Bukan sekadar formalitas, tapi implementasi yang diawasi secara ketat.

“Karena itu, kami melihat bahwa keselamatan harus jadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait transportasi publik. Karena ketika rasa aman terjaga, kepercayaan publik akan ikut tumbuh. Dan tanpa kepercayaan, sistem sebaik apa pun akan selalu dipertanyakan,” katanya.

Dari Pengguna ke Pengawas: Kenapa Suara Publik Penting

Di era sekarang, publik bukan lagi sekadar pengguna, tapi juga pengawas. Lewat media sosial, pengalaman sehari-hari bisa langsung jadi bahan evaluasi bersama. Keluhan, kritik, bahkan keresahan bisa menyebar dalam hitungan detik. Ini bukan ancaman, tapi peluang, untuk membuat sistem jadi lebih responsif dan transparan. Karena sering kali, yang dirasakan pengguna di lapangan adalah hal-hal yang nggak selalu terlihat di laporan resmi.

PKB Jakarta memandang bahwa suara publik harus jadi bagian penting dalam perbaikan sistem transportasi. Aspirasi dari pengguna harian (yang benar-benar merasakan kondisi di lapangan) perlu didengar dan ditindaklanjuti. Lewat fungsi pengawasan di DPRD, PKB mendorong agar setiap masukan tidak berhenti sebagai keluhan, tapi menjadi bahan evaluasi yang konkret. Dengan begitu, ada jembatan antara pengalaman warga dan kebijakan yang diambil. Dan dari situ, sistem bisa berkembang bukan hanya dari atas, tapi juga dari bawah.

PKB Jakarta dan Komitmen Mengawal Transportasi Aman

Di tengah sorotan terhadap transportasi publik, yang dibutuhkan bukan hanya pernyataan, tapi komitmen yang konsisten. Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menempatkan isu keselamatan sebagai salah satu prioritas dalam pengawasan kebijakan. Bukan hanya saat terjadi insiden, tapi juga dalam memastikan sistem berjalan dengan standar yang seharusnya. Mulai dari koordinasi antar lembaga, penguatan regulasi, hingga evaluasi berkala, semuanya perlu dikawal agar tidak hanya bagus di atas kertas.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep politik kehadiran yang diusung PKB: hadir bukan hanya saat masalah muncul, tapi juga dalam proses perbaikan jangka panjang. Karena transportasi publik yang aman bukan hasil dari satu kebijakan, tapi dari kerja berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak. PKB Jakarta mengajak semua elemen (pemerintah, operator, dan masyarakat) untuk bersama menjaga sistem ini. Karena pada akhirnya, transportasi yang aman bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi hasil dari kepedulian bersama. *ACH