Salah satu persoalan mendasar yang kembali disorot dari tragedi ini adalah penggunaan jalur rel yang masih bercampur antara commuterline dan kereta jarak jauh.

PKBJakartaID | Jakarta ~ Pagi itu harusnya biasa saja. Orang-orang berangkat kerja, nempel di pintu commuterline sambil berharap dapat ruang napas satu senti lebih lega. Rutinitas khas warga urban: buru-buru, penuh, tapi tetap dijalani karena transportasi publik adalah pilihan paling masuk akal. Murah, relatif cepat, dan (setidaknya selama ini) cukup dipercaya. Tapi dari Bekasi, kabar itu berubah jadi duka. Kecelakaan yang melibatkan commuterline dan kereta jarak jauh bukan cuma soal angka korban, tapi juga soal satu pertanyaan besar yang tiba-tiba terasa dekat: seberapa aman perjalanan yang tiap hari kita anggap biasa?

Masalahnya, kita sudah terlalu terbiasa memaklumi. Selama masih bisa sampai kantor tepat waktu dan saldo e-money nggak jebol, urusan keselamatan sering dianggap “ya mudah-mudahan aman aja”. Padahal, transportasi publik bukan soal murah atau cepat saja, tapi soal nyawa yang dititipkan ke sistem. Tragedi ini seperti alarm keras yang akhirnya bunyi juga: bahwa di balik efisiensi yang dibanggakan, ada PR serius yang belum benar-benar dibereskan.

Belum Sepenuhnya Aman saat Rel Campur, Risiko Campur

Salah satu persoalan mendasar yang kembali disorot dari tragedi ini adalah penggunaan jalur rel yang masih bercampur antara commuterline dan kereta jarak jauh. Secara teknis, ini memang bukan hal baru. Tapi justru karena sudah lama terjadi, ia jadi terasa “normal”, padahal risikonya nggak pernah benar-benar hilang. Perbedaan kecepatan, jadwal, hingga prioritas perjalanan menciptakan kompleksitas yang nggak bisa dianggap remeh.

Di atas kertas, sistem pengaturan lalu lintas kereta seharusnya bisa mengantisipasi itu semua. Tapi realitanya, satu celah kecil saja bisa berujung fatal. Dan ketika itu terjadi, yang jadi korban bukan sistemnya, tapi manusia. Penumpang yang mungkin hanya ingin sampai kantor, pulang ke rumah, atau sekadar menjalani hari seperti biasa. Di titik ini, kita dipaksa sadar: efisiensi sistem tidak boleh mengorbankan keamanan dasar.

Kalau Jakarta dan sekitarnya serius mau menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas, maka integrasi sistem harus dibarengi dengan standar keselamatan yang jauh lebih ketat. Bukan sekadar cukup, tapi benar-benar aman. Ini bukan cuma urusan operator, tapi juga soal pengawasan, regulasi, dan keberanian untuk berbenah dari hulu ke hilir.

Murah Itu Penting, Tapi Aman Itu Wajib

Selama ini, narasi besar transportasi publik di Jakarta selalu berkutat pada dua hal: harga dan akses. Selama tarif terjangkau dan jangkauan luas, sistem dianggap berhasil. Dan memang, itu penting. Tapi tragedi ini mengingatkan kita bahwa ada satu hal yang nggak boleh dinego: keselamatan. Karena pada akhirnya, perjalanan murah nggak akan ada artinya kalau rasa aman jadi barang langka.

Ada semacam kompromi diam-diam yang sering terjadi. Penumpang menerima kondisi berdesakan, jadwal yang kadang molor, bahkan risiko kecil yang dianggap “ya namanya juga commuterline”. Tapi ketika kecelakaan terjadi, kita baru sadar bahwa kompromi itu terlalu mahal. Keselamatan bukan fitur tambahan, tapi fondasi utama yang harus dijaga tanpa tawar-menawar.

Di sinilah peran negara (termasuk DPRD) jadi krusial. Pengawasan terhadap sistem transportasi publik nggak bisa setengah-setengah. Harus ada keberanian untuk mengevaluasi, bahkan mengoreksi kebijakan yang selama ini dianggap cukup. Karena warga Jakarta bukan cuma butuh transportasi yang murah dan cepat, tapi juga perjalanan yang benar-benar membawa mereka sampai tujuan dengan selamat. *ACH