Pendidikan tidak Boleh Menjadi Beban Keluarga Miskin Kota

Jakarta selama ini dikenal sebagai kota dengan kesempatan terbesar di Indonesia. Namun di balik gedung tinggi dan geliat ekonomi, masih banyak keluarga yang hidup dengan penghasilan pas-pasan. Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat biaya pendidikan semakin terasa berat.

PKBJakartaID | Jakarta — Tahun ajaran baru selalu menghadirkan kecemasan yang sama bagi banyak keluarga di Jakarta: mencari sekolah yang terjangkau. Ketika kuota sekolah negeri tak mampu menampung seluruh calon siswa, sekolah swasta menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Masalahnya, biaya pendidikan di Jakarta terus meningkat. Bagi keluarga kelas menengah ke bawah, uang pangkal, seragam, buku, hingga biaya kegiatan sekolah sering kali terasa lebih berat daripada kebutuhan rumah tangga lainnya. Situasi ini membuat pendidikan belum sepenuhnya menjadi hak yang mudah diakses semua anak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menjalankan program sekolah swasta gratis sebagai jalan keluar atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Kebijakan ini disambut positif karena memberi harapan baru bagi ribuan keluarga yang sebelumnya khawatir anaknya putus sekolah atau terpaksa menunda pendidikan. Namun di lapangan, persoalan belum selesai. Banyak orang tua masih mengeluhkan biaya tambahan di luar kebutuhan pokok pendidikan. Sekolah boleh gratis, tetapi beban pengeluaran lain tetap menghantui. Di titik inilah pemerintah perlu memastikan bahwa program pendidikan gratis benar-benar dirasakan masyarakat secara utuh, bukan hanya sebatas penghapusan biaya SPP.

Gratis di Atas Kertas, Mahal di Kehidupan Nyata

Bagi banyak warga Jakarta, istilah “sekolah gratis” belum sepenuhnya berarti bebas biaya. Sejumlah orang tua masih harus menyiapkan pengeluaran untuk seragam, perlengkapan sekolah, uang transportasi, hingga iuran kegiatan tertentu. Dalam beberapa kasus, biaya-biaya tersebut justru menjadi penghambat utama anak untuk tetap bersekolah. Ada keluarga yang mampu membayar SPP, tetapi kesulitan membeli seragam sekaligus dalam waktu bersamaan. Ada pula yang terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan awal masuk sekolah.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di Jakarta bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga memastikan keberlanjutan akses tersebut. Anak-anak dari keluarga rentan ekonomi sering berada dalam posisi paling sulit. Mereka diterima sekolah, tetapi belum tentu mampu menjalani proses pendidikan dengan layak karena keterbatasan biaya pendukung. Akibatnya, ketimpangan pendidikan masih terus terjadi, terutama di wilayah padat penduduk dengan tingkat ekonomi rendah.

Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta dapat mendorong pengawasan lebih ketat terhadap implementasi sekolah gratis agar tidak muncul pungutan terselubung yang membebani masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat bantuan perlengkapan sekolah bagi keluarga tidak mampu, mulai dari seragam hingga alat tulis. Pendidikan gratis tidak cukup hanya menghapus uang sekolah, tetapi harus menghadirkan rasa tenang bagi orang tua bahwa anak mereka bisa belajar tanpa dihantui biaya tambahan yang terus muncul.

Pendidikan tidak Boleh Menjadi Beban Keluarga Miskin Kota

Jakarta selama ini dikenal sebagai kota dengan kesempatan terbesar di Indonesia. Namun di balik gedung tinggi dan geliat ekonomi, masih banyak keluarga yang hidup dengan penghasilan pas-pasan. Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat biaya pendidikan semakin terasa berat. Ketika kebutuhan makan, kontrakan, dan transportasi terus naik, pendidikan sering menjadi pengeluaran yang paling rentan dikorbankan. Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir memastikan anak-anak Jakarta tetap memiliki masa depan.

Program sekolah swasta gratis seharusnya menjadi momentum mempersempit kesenjangan pendidikan di ibu kota. Pemerintah perlu memastikan distribusi sekolah gratis merata di berbagai wilayah, terutama kawasan padat penduduk yang selama ini kekurangan sekolah negeri. Selain itu, kualitas pendidikan juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai sekolah gratis hanya menjadi solusi administratif tanpa didukung fasilitas dan mutu pembelajaran yang baik.

Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, pendidikan menjadi satu-satunya jalan mobilitas sosial bagi banyak keluarga. Karena itu, pendidikan tidak boleh berubah menjadi sumber kecemasan tahunan yang terus menghantui warga Jakarta. Pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama, tanpa dibatasi kondisi ekonomi orang tuanya. Sebab kota yang maju bukan hanya kota dengan pembangunan fisik yang megah, tetapi juga kota yang mampu menjaga harapan masa depan generasinya.

*Achi Hartoyo