“Kejahatan begal ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Aparat harus hadir memberikan rasa aman dan bertindak tegas terhadap pelaku kriminal jalanan,” ujar Fuadi.

PKBJakartaID — Gelombang aksi begal yang kembali marak di sejumlah wilayah Jakarta memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat ibu kota. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat aman untuk beraktivitas justru mulai dibayangi rasa takut, terutama pada malam hingga dini hari. Dalam beberapa waktu terakhir, laporan pembegalan dengan kekerasan bermunculan dari berbagai kawasan permukiman maupun jalan protokol penyangga aktivitas warga.

Situasi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi. Ia mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak lagi sekadar bersikap reaktif, melainkan segera mengambil langkah konkret untuk memutus rantai kejahatan jalanan yang dinilai semakin mengancam keselamatan warga.

Menurut Fuadi, rasa aman merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin negara. Karena itu, aparat diminta hadir secara nyata di lapangan dan tidak ragu bertindak tegas terhadap pelaku kriminal yang membahayakan nyawa warga.

“Kejahatan begal ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Aparat harus hadir memberikan rasa aman dan bertindak tegas terhadap pelaku kriminal jalanan,” ujar Fuadi.

Rasa Aman Warga Dinilai Mulai Terkikis

Fuadi menilai maraknya aksi begal tidak bisa dianggap sebagai kasus kriminal biasa. Sebab, kejahatan jalanan memiliki dampak psikologis yang luas terhadap masyarakat. Ketika warga mulai takut pulang malam, khawatir melintas di jalan sepi, hingga merasa tidak aman menggunakan kendaraan pribadi, maka yang terancam bukan hanya keamanan individu, melainkan kualitas hidup kota secara keseluruhan.

Ia mengingatkan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional semestinya mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warganya. Apalagi mobilitas masyarakat Jakarta berlangsung hampir tanpa jeda selama 24 jam. Jika aksi kriminal jalanan terus berulang, kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menjaga keamanan perlahan akan terkikis.

Karena itu, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta meminta aparat memperkuat patroli di titik rawan, terutama pada jam-jam rentan. Kehadiran aparat di lapangan dinilai penting bukan hanya untuk penindakan, tetapi juga memberi efek pencegahan terhadap pelaku kriminal.

Pemprov Diminta Petakan Titik Rawan Begal

Selain penindakan hukum, Fuadi menilai langkah pencegahan harus diperkuat secara sistematis. Salah satunya melalui pemetaan kawasan rawan begal yang selama ini kerap menjadi lokasi kejahatan jalanan.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu memiliki data kerawanan yang akurat agar pengamanan tidak berjalan sporadis. Dengan pemetaan yang jelas, patroli aparat hingga pengawasan lingkungan bisa dilakukan lebih terukur dan efektif.

“Pencegahan harus diperkuat. Pemerintah daerah harus memiliki peta kerawanan yang jelas agar pengamanan lebih efektif,” katanya.

Fuadi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah wilayah, kepolisian, RT/RW, hingga masyarakat dalam membangun sistem pengawasan lingkungan yang aktif. Ia menilai keamanan kota tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan publik dalam menciptakan lingkungan yang waspada terhadap potensi kriminalitas.

CCTV dan Regulasi Khusus Dinilai Mendesak

Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta turut menyoroti pentingnya optimalisasi teknologi pengawasan di ruang publik. Fuadi meminta Pemprov Jakarta menambah jumlah CCTV di kawasan rawan kejahatan serta memastikan seluruh perangkat berfungsi maksimal dan terintegrasi dengan sistem pemantauan aparat.

Menurutnya, keberadaan CCTV bukan sekadar alat dokumentasi setelah kejadian, tetapi dapat menjadi instrumen pencegahan karena memberi efek psikologis terhadap pelaku kriminal.

Di sisi lain, Fuadi juga mendorong Gubernur Jakarta segera menyusun peraturan gubernur khusus terkait penanganan kejahatan jalanan. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai payung hukum untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, mulai dari kepolisian, Satpol PP, hingga pemerintah kota dan wilayah.

Bagi Fraksi PKB, persoalan begal tidak cukup ditangani secara parsial atau musiman. Jakarta membutuhkan langkah terpadu yang menggabungkan penindakan tegas, pencegahan berbasis data, pengawasan teknologi, serta penguatan regulasi agar rasa aman masyarakat benar-benar dapat dipulihkan. *Achi Hartoyo