Data pemerintah menunjukkan, sejak 2017 terdapat 445 RW kumuh yang menjadi target penataan Pemprov DKI. Hingga 2024, sebanyak 284 RW disebut telah dibenahi. Tahun 2025, pemerintah kembali menargetkan penataan 55 RW tambahan.

PKBJakartaID  — Jakarta sedang sibuk membangun citra sebagai kota global. Trotoar diperlebar, transportasi publik diperluas, kawasan bisnis tumbuh, dan wajah ibu kota dipoles agar tampak modern di mata dunia. Di tengah narasi itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim satu capaian penting: tak ada lagi kawasan kumuh kategori “berat” di ibu kota.

Klaim itu terdengar optimistis. Namun di balik statistik yang membaik, realitas permukiman padat belum benar-benar hilang dari Jakarta. Pemerintah memang menyebut jumlah RW kumuh turun dari 445 menjadi 421 RW. Tetapi sebagian besar kawasan dengan kategori ringan hingga sedang masih terkonsentrasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dua wilayah yang sejak lama menjadi potret ketimpangan pembangunan ibu kota.

Kawasan Kumuh Turun, Tapi Belum Tuntas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan status “kumuh berat” kini sudah tidak ditemukan lagi di Jakarta. Pemerintah menyebut program penataan kawasan dalam beberapa tahun terakhir berhasil menurunkan tingkat kekumuhan secara signifikan.

Data pemerintah menunjukkan, sejak 2017 terdapat 445 RW kumuh yang menjadi target penataan Pemprov DKI. Hingga 2024, sebanyak 284 RW disebut telah dibenahi. Tahun 2025, pemerintah kembali menargetkan penataan 55 RW tambahan.

Namun angka itu menyisakan pertanyaan besar: apakah penurunan status administratif otomatis berarti kualitas hidup warga benar-benar membaik? Sebab di banyak titik padat penduduk, persoalan sanitasi, drainase, rumah tidak layak huni, dan kepadatan bangunan masih menjadi masalah sehari-hari yang belum selesai hanya dengan perubahan kategori statistik.

Kota Global dan Wajah Jakarta yang Disembunyikan

Jakarta selama beberapa tahun terakhir aktif mempromosikan diri sebagai global city. Pemerintah membangun kawasan premium, mempercantik pusat kota, hingga mendorong investasi besar-besaran. Tetapi wajah kota global sering kali berhenti di Sudirman, Thamrin, atau kawasan transit modern yang mudah dipotret kamera.

Di sisi lain, kawasan seperti Tambora, Penjaringan, hingga sejumlah kantong padat di Jakarta Utara masih menghadapi persoalan klasik perkotaan: rumah berhimpitan, akses air bersih terbatas, dan lingkungan yang rentan banjir. Bahkan pemerintah sendiri mengakui wilayah kumuh paling banyak masih berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Kontras itu memperlihatkan bahwa pembangunan Jakarta belum sepenuhnya merata. Kota global tidak hanya soal gedung tinggi atau transportasi modern, tetapi juga soal apakah warga kelas bawah bisa hidup layak di kotanya sendiri. Sebab ukuran kemajuan kota seharusnya tidak berhenti pada hilangnya label “kumuh berat”, melainkan hilangnya ketimpangan yang melahirkan kawasan kumuh itu sendiri.

Penataan Tanpa Penggusuran Masih Jadi Ujian

Pemprov DKI memastikan penanganan kawasan kumuh saat ini tidak berorientasi pada relokasi warga ke rumah susun. Pemerintah mengaku lebih fokus pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, drainase, hingga fasilitas MCK komunal.

Pendekatan itu relatif berbeda dibanding era sebelumnya yang identik dengan penggusuran demi normalisasi kawasan. Kini pemerintah mencoba memakai pendekatan sosial-ekonomi dan pemugaran kampung. Di Menteng Tenggulun, misalnya, ratusan rumah tidak layak huni direnovasi melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.

Meski begitu, tantangan terbesar tetap soal konsistensi. Program penataan kampung kerap dikritik belum tepat sasaran dan terlalu fokus pada kosmetik infrastruktur tanpa menyentuh akar persoalan kemiskinan kota. Tanpa penyediaan hunian terjangkau, pengendalian harga tanah, dan pemerataan pembangunan, kawasan kumuh bisa saja hilang dari data—tetapi muncul kembali dalam bentuk baru di sudut Jakarta yang lain. *Achi Hartoyo