Jakarta diklaim bebas dari kawasan kumuh berat, namun persoalan hunian layak, minimnya ruang terbuka hijau, dan tekanan lingkungan masih menjadi tantangan besar. Wasekwil PKB DKI Jakarta Ahmad Kholil menilai kota global sejati harus mampu menghadirkan keadilan ruang dan kualitas hidup bagi seluruh warga.

PKBJakartaID | Jakarta ~ Di satu sisi, Jakarta sedang sibuk membangun citra sebagai kota global modern. Trotoar dipercantik, transportasi publik diperluas, kawasan bisnis tumbuh menjulang, dan wajah ibu kota terus dipoles agar tampil kompetitif di mata dunia. Namun di sisi lain, pertanyaan mendasar masih menghantui: bisakah Jakarta benar-benar terbebas dari kawasan kumuh ketika daya dukung lingkungan hunian justru terus menurun?

Wakil Sekretaris Wilayah DPW PKB DKI Jakarta, Ahmad Kholil, yang juga dikenal sebagai pegiat lingkungan perkotaan, menilai persoalan permukiman Jakarta tidak bisa hanya diselesaikan dengan memperbaiki tampilan kota di permukaan.

“Jakarta tidak cukup hanya terlihat modern. Kota global harus mampu menjamin warganya hidup layak, sehat, dan memiliki akses hunian yang manusiawi,” ujar Ahmad Kholil kepada PKBJakartaID, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, daya dukung lingkungan untuk hunian layak di Jakarta saat ini berada dalam tekanan serius akibat kepadatan penduduk, keterbatasan lahan, dan minimnya ruang terbuka hijau.

Data yang ia paparkan menunjukkan, persentase wilayah Jakarta yang secara spasial masuk kategori hunian layak masih berfluktuasi di kisaran 35 hingga 46 persen. Sementara itu, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Jakarta baru mencapai sekitar 5,59 persen — jauh dari target ideal 30 persen sebagaimana amanat undang-undang.

Kondisi itu, kata dia, berdampak langsung terhadap kualitas udara, kenyamanan termal permukiman, hingga meningkatnya tekanan ekologis di kawasan padat penduduk.

“Ketika ruang hijau minim, kualitas hidup ikut menurun. Jakarta menjadi semakin panas, kualitas udara memburuk, dan kawasan padat makin rentan terhadap persoalan kesehatan lingkungan,” kata penulis buku ” Gaya Hidup Organik” ini.

Tak hanya soal ruang hijau, Ahmad Kholil juga menyoroti krisis air bersih di Jakarta yang belum sepenuhnya teratasi. Hingga kini, cakupan layanan air perpipaan masih belum merata, sehingga sebagian masyarakat masih bergantung pada penggunaan air tanah secara masif.

Padahal ketergantungan terhadap air tanah menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah atau land subsidence yang selama ini menghantui Jakarta.

“Jakarta sedang menghadapi paradoks pembangunan. Kota dibangun semakin modern, tetapi daya dukung ekologinya justru terus menurun,” ujarnya.

Klaim Kawasan Kumuh Menurun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengklaim telah berhasil menghapus kategori kawasan “kumuh berat” di ibu kota. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), jumlah RW kumuh disebut turun dari 445 menjadi 421 RW.

Sejak 2017 hingga 2024, pemerintah mengaku telah melakukan penataan terhadap 284 RW, dan pada 2025 menargetkan penanganan tambahan 55 RW lainnya.

Namun Ahmad Kholil mengingatkan bahwa penurunan status administratif kawasan kumuh belum tentu sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas hidup warga secara nyata.

Sebab di sejumlah wilayah padat seperti kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara, persoalan klasik perkotaan masih terus ditemukan: sanitasi buruk, rumah tidak layak huni, keterbatasan air bersih, drainase buruk, hingga lingkungan yang rawan banjir.

“Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, kawasan kumuh bisa hilang dari data, tetapi muncul kembali dalam bentuk baru,” katanya.

Kota Global Tidak Boleh Menyisakan Ketimpangan

Menurut Ahmad Kholil, konsep kota global seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya gedung pencakar langit atau kawasan premium yang instagramable.

Ia menilai ukuran utama kota maju justru terletak pada kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan ruang dan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga kelas bawah di kawasan padat penduduk.

“Jangan sampai wajah modern Jakarta hanya berhenti di Sudirman dan Thamrin, sementara kampung-kampung padat masih berjuang soal air bersih, sanitasi, dan hunian layak,” ujarnya.

Ia juga menilai pendekatan penataan kampung tanpa penggusuran yang kini mulai diterapkan Pemprov DKI merupakan langkah positif. Namun pendekatan tersebut harus dibarengi kebijakan jangka panjang seperti penyediaan hunian terjangkau, pengendalian harga tanah, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi warga.

Sebab tanpa itu, penataan kawasan hanya akan menjadi proyek kosmetik perkotaan yang tidak benar-benar menyelesaikan ketimpangan sosial.

“Jakarta tidak cukup hanya menjadi kota modern di foto-foto promosi. Kota global sejati adalah kota yang manusiawi bagi seluruh warganya,” tutupnya. (AKH)