Kehadiran perempuan di politik sering dibungkus angka, kuota, persentase, keterwakilan. Sekilas terlihat progresif, seolah pintu sudah terbuka lebar. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, banyak yang masih berdiri di pinggir ruangan, belum benar-benar duduk di meja pengambilan keputusan.

PKBJakarta.ID | Jakarta ~ Setiap Hari Kartini datang, timeline kita penuh dengan kebaya, kutipan inspiratif, dan ucapan manis soal emansipasi. Nama Raden Ajeng Kartini kembali dielu-elukan, seolah perjuangan sudah selesai hanya karena kita berhasil mengingatnya setahun sekali. Padahal, kalau Kartini bisa “login” ke Indonesia hari ini, mungkin dia bakal nanya hal sederhana: perempuan sudah sejauh apa benar-benar pegang kendali?

Masalahnya, ruang publik kita masih sering memposisikan perempuan sebagai pelengkap, bukan penentu. Di panggung politik, jumlahnya boleh ada, tapi pengaruhnya belum tentu terasa. Kita rayakan simbolnya, tapi masih pelit kasih ruang kuasa. Jadi pertanyaannya bukan lagi “perempuan bisa atau nggak?”, tapi “kenapa kesempatan itu masih terasa setengah-setengah?”

Antara Representasi dan Kekuasaan Nyata

Kehadiran perempuan di politik sering dibungkus angka, kuota, persentase, keterwakilan. Sekilas terlihat progresif, seolah pintu sudah terbuka lebar. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, banyak yang masih berdiri di pinggir ruangan, belum benar-benar duduk di meja pengambilan keputusan.

Representasi tanpa kekuasaan itu ibarat diundang ke rapat tapi nggak dikasih suara. Ada secara fisik, tapi nggak menentukan arah. Ini yang bikin perjuangan terasa mandek: perempuan sudah masuk, tapi belum sepenuhnya didengar.

Padahal, kehadiran perempuan bukan sekadar soal adil atau tidak. Banyak kebijakan publik (dari pendidikan, kesehatan, sampai perlindungan sosial) butuh perspektif yang lebih beragam. Tanpa itu, kebijakan sering terasa timpang dan jauh dari realita sehari-hari.

Dari Dirayakan ke Diberdayakan

Setiap tahun, perempuan dirayakan. Tapi setelah tanggal lewat, realitanya kembali seperti biasa. Ruang politik masih keras, penuh stigma, dan kadang nggak ramah bagi perempuan yang ingin naik kelas dari sekadar partisipan jadi pengambil keputusan.

Banyak perempuan akhirnya ragu masuk politik bukan karena nggak mampu, tapi karena sistemnya terasa berat sebelah. Mulai dari budaya, stereotip, sampai akses yang nggak merata. Ini bukan soal individu yang kurang siap, tapi arena yang belum sepenuhnya fair.

Kalau mau jujur, semangat Kartini hari ini seharusnya bukan berhenti di seremoni. Tantangannya adalah bagaimana perempuan nggak cuma hadir, tapi juga punya daya tawar. Bukan sekadar jadi wajah, tapi jadi suara yang benar-benar bisa mengubah arah negara. *ACH